Negara Gagal Mengatasi Darurat Bencana

Foto : Ilustrasi
Foto : Ilustrasi
Penulis : Taufiq A. Rahim (Pengamat Politik & Kebijakan Publik).

KUPAS.co — Rentetan bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan lagi sekadar peristiwa alam. Ia telah menjelma menjadi potret telanjang kegagalan negara dalam mengelola darurat bencana dan melindungi warganya. Perhatian publik nasional hingga internasional yang begitu besar justru berbanding terbalik dengan ketegasan, kecepatan, dan konsistensi respons negara.

Bencana ini terjadi di tengah cuaca ekstrem berkepanjangan, hujan lebat berintensitas tinggi, serta kerusakan hutan dan kehancuran ekosistem lingkungan hidup yang masif. Daya dukung alam runtuh. Setiap hujan deras kini tak lagi sekadar air turun dari langit, melainkan membawa longsor, merobek Daerah Aliran Sungai (DAS), meluluhlantakkan perkampungan, serta menyeret batang-batang kayu besar hasil pembalakan yang menghantam apa saja di hadapannya.

Dampaknya bukan hanya kerusakan fisik, tetapi tragedi kemanusiaan yang mendalam: korban jiwa berjatuhan, harta benda lenyap, kampung-kampung hilang dari peta, sawah dan ladang rusak, mata pencaharian musnah, dan pada akhirnya terjadi pemiskinan massal secara sistemik.

Data korban terus berubah dan membengkak. Total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat mencapai 1.182 jiwa, dengan 145 orang dinyatakan hilang dan 884.889 jiwa mengungsi. Rumah rusak berat menembus angka 157.900 unit, sementara 509 jembatan mengalami kerusakan.

Aceh menjadi wilayah dengan korban meninggal tertinggi, yakni 424 jiwa, disusul Sumatera Utara 349 jiwa, dan Sumatera Barat 243 jiwa. Dalam sepekan terakhir saja, jumlah korban meninggal bertambah 66 jiwa sebuah fakta pahit bahwa situasi darurat belum terkendali. Total korban hilang kini mencapai 212 jiwa, dengan distribusi hampir merata di tiga provinsi terdampak.

Ironisnya, krisis sebesar ini seharusnya dapat dikendalikan dalam masa tanggap darurat. Jika dihitung sejak 26 November 2025, maka bencana telah berlangsung lebih dari 48 hari. Namun hingga kini, status darurat bencana justru inkonsisten, berubah-ubah, dan diperpanjang tanpa kejelasan arah. Banyak wilayah rusak parah belum tersentuh bantuan awal, sementara rakyat bertahan di tengah puing, trauma, dan ketidakpastian.

Kondisi ini membuka luka baru: ketidakhadiran negara secara maksimal. Pernyataan pejabat publik sering kali tidak selaras dengan realitas di lapangan. Kebijakan pemerintah pusat tampak setengah hati, koordinasi antar-lembaga tumpang tindih, dan pengambilan keputusan tidak berbasis pada data serta kondisi faktual.

Di lapangan, justru para relawan kemanusiaan, aktivis lingkungan, relawan kesehatan, hingga relawan internasional yang paling nyata bekerja meski dengan keterbatasan peralatan dan sumber daya. Sementara itu, informasi yang disampaikan media kerap terhambat, seolah fakta menjadi sesuatu yang harus disaring demi kepentingan citra.

Sikap negara yang sempat menolak bantuan internasional atas nama gengsi politik, lalu menerimanya kembali, memperlihatkan inkonsistensi dan kegamangan kekuasaan. Ditambah lagi pernyataan pejabat publik yang arogan dan menyakiti psikologis korban termasuk klaim jumlah helikopter bantuan yang fantastis namun tak pernah terkonfirmasi di lapangan menjadi simbol kebohongan publik yang telanjang.

Di saat status darurat diumumkan pemerintah daerah, pemerintah pusat justru terjebak pada keterbatasan fiskal: defisit APBN lebih dari Rp650 miliar, rencana utang negara Rp832,2 triliun pada 2026, dan minimnya belanja publik yang responsif terhadap krisis. Semua ini mempertegas ketidakberdayaan negara dalam menghadapi banjir bandang dan kehancuran ekosistem yang seharusnya ditangani secara cepat dan luar biasa.

Ketidakmampuan ini diperparah oleh abainya sebagian elite politik daerah dan pusat. Kritik rakyat dibalas dengan sanksi semu, kesalahan berulang, serta penggunaan buzzer bayaran dan janji jabatan untuk membenarkan kebijakan keliru. Ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan kebejatan etika, krisis moral, dan nafsu kekuasaan yang mengorbankan nilai kemanusiaan.

Ketika masa tanggap darurat terus diperpanjang tanpa penyelesaian nyata, dana bantuan tak jelas, dan elite pejabat terus mempertontonkan politik kekuasaan yang tuli terhadap jeritan rakyat, maka satu kesimpulan tak terelakkan: negara telah gagal.

Gagal melindungi rakyatnya.
Gagal merawat lingkungannya.
Dan gagal menjadikan kemanusiaan sebagai fondasi kebijakan.

Darurat bencana yang berlarut lebih dari satu bulan tanpa solusi konkret adalah bukti bahwa krisis ini bukan hanya bencana alam, tetapi krisis kepemimpinan dan kegagalan negara dalam menjaga kedaulatan kemanusiaan.