Abaikan Temuan Audit, 7 Keuchik di Aceh Barat Diberhentikan Sementara

MEULABOH, KUPAS.co – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengambil langkah drastis untuk membenahi tata kelola keuangan desa. Sebanyak 7 Keuchik di Aceh Barat resmi diberhentikan sementara dari jabatannya terhitung sejak Senin (7/4/2026), akibat dinilai tidak patuh dalam menindaklanjuti temuan audit Inspektorat.

Ketua Tim Khusus Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Aceh Barat, Safrizal, S.P., M.Sc., menyatakan bahwa sanksi ini merupakan respons atas pengabaian rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Para Keuchik tersebut terbukti melampaui batas waktu 60 hari untuk menyelesaikan temuan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.

"Langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas pemerintahan gampong dan mencegah praktik pengelolaan keuangan yang tidak transparan," ujar Safrizal.

Berdasarkan data Inspektorat Aceh Barat, terdapat 49 gampong yang tercatat memiliki temuan keuangan dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp10.726.421.265,55. Namun, hingga awal April 2026, pengembalian dana ke kas gampong baru mencapai Rp3.157.922.764,85.

Safrizal menjelaskan bahwa pengabaian hasil audit ini tidak hanya merugikan aspek finansial, tetapi juga menghambat pembangunan di tingkat desa. Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari peringatan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kabupaten (Rakorkab) pada Februari lalu.

Sebelumnya, Kapolres Aceh Barat juga telah memberikan tenggat waktu penyelesaian hingga 31 Maret 2026 agar kasus-kasus tersebut tidak berlanjut ke ranah hukum pidana.

Ketujuh Keuchik yang diberhentikan sementara akan menjalani masa sanksi maksimal selama tiga bulan. Selama periode tersebut, pemerintah daerah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk memastikan pelayanan publik di desa tidak terganggu.

"Jika temuan berhasil diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, jabatan Keuchik dapat dikembalikan. Namun, jika tetap membandel, Pemkab akan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dan menyerahkan kasusnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH)," tegas Safrizal.

Sementara itu, 35 gampong lainnya yang menunjukkan progres positif diberikan kelonggaran waktu hingga 6 Juli 2026 untuk merampungkan kewajiban mereka.

Dasar hukum pemberhentian ini merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Aceh Barat No. 1 Tahun 2022. Safrizal menekankan bahwa tindakan ini bukan sekadar hukuman, melainkan upaya perbaikan sistem secara menyeluruh.

"Tindakan ini bukan dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan sebagai upaya perbaikan sistem dan penguatan integritas pengelolaan Dana Desa," pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap momentum ini menjadi peringatan keras bagi seluruh perangkat desa untuk mengedepankan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana publik.

Penulis: Ramli
Editor: Tim Redaksi