Bantal Stempel
Oleh: Dr. Taufiq Abdul Rahim (Pengamat Politik dan Ekonomi)
KUPAS.co - Pengesahan anggaran belanja publik berhubungan dengan kehidupan rakyat Aceh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026, menjadi serius untuk diperhatikan, bukan hanya berhubungan dengan prinsip kebijakan politik anggaran, tetapi peran yang masing-masing dimainkan oleh Lembaga Negara di Aceh.
Dalam konteks trias politica, adanya peran eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dimana eksekutif mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhannya secara tahunan sebagai pengeluaran/belanja (spending), selanjutnya berusaha mencari penerimaan (revenue) selaras dengan balance budget system. Hanya saja untuk Aceh yang merupakan bahagian integral dari negara Indonesia, pengajuan anggaran dilakukan meminta dana APBA ke Pusat Pemerintahan RI dengan usulan anggaran secara sentralistik kekuasaan politik. Hal ini melalui proses pengesahan yang ditetapkan oleh legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sehingga persetujuan dari pusat dengan sangat sentralistik tersebut, berdasarkan pertimbangannya adalah DPRA sebagai representasi wakil rakyat.
Sangat bernilai dramatis pendapatan yang disetujui oleh Pemerintah Pusat dari total anggaran APBA Tahun 2026 berkisar antara Rp 11,48 triliun hingga Rp 12,23 triliun, sementara belanja daerah sekitar Rp 10,33 triliun hingga Rp 10,82 triliun. Dari postur anggaran APBA 2026 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 4,44 triliun, Pendapatan Transfer Rp 7,03 triliun, dan lain-lain pendapatan yang Sah Rp 2,09 triliun. Selanjutnya komposisi belanja Biaya Operasional Rp 7,99 triliun, Belanja Modal Rp 575,97 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp 25 miliar, Belanja Transfer Rp 1,73 triliun.
Gambaran belanja operasional (belanja pegawai, barang dan jasa) ini sangat mendominasi APBA-2026 antara 68,64% hingga 77,42% dari total belanja. Bahkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut mencapai 13,88%, sehingga semua kepentingan elite politik, birokrasi dalam memerintah Aceh terpenuhi. Ditambah anggaran pencitraan atau biaya iklan Pemerintah Aceh sebesar Rp 71,7 miliar.
Dengan demikian, sesungguhnya berkaitan dengan kepentingan rakyat Aceh sisa dari total 100% dikurangi antara 68,64% hingga 77,42%, jadi sekitar 28% dari total anggara antara Rp11-12 triliun. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah ketetapan serta keputusan rasional ekonomi politik yang ditetapkan oleh DPRA sudah benar-benar realistis dan rasional? Karena ini semua uang rakyat, semestinya lebih diutamakan untuk kepentingan rakyat. Maka seringkali menjadi dilematis drama APBA pada saat ini semua pertimbangan politik pengesahan anggaran berdasarkan deal-deal politik anggaran antara eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) yang seringkali pertimbangannya dihadapkan belanja publik berhubungan dengan dana pokok-pokok pikiran (Pokir).
Sejauh ini saling memiliki “mutually symbiosis” antara eksekutif dan legislatif tentang kepentingan transaksional politik, maka segera disahkan. Dengan demikian legislatif hanya sebagai “bantal stempel”, pengesahan anggaran belanja politik tidak melalui pertimbangan serta analisis kebijakan anggaran belanja publik untuk rakyat. Secara pemahaman fiskal dan moneter, kebijakan anggaran semestinya mampu menciptakan perubahan serta berdampak kepada kehidupan serta perbaikan ekonomi rakyat.
Karena itu, jika pertimbangannya adalah politik kepentingan ekonomi, politik serta kebijakan anggaran untuk kepentingan elite politik, maka rakyat hanya mendapatkan sisa, rakyat cukup dengan sisa dari “kue pembangunan” yang telah dibagi-bagi setelah terpenuhi kepentingan politik-ekonomi elite Aceh.
Sehingga semakin kuat asumsi dan tesis bahwa, pengesahan anggaran karena kesepakatan, konsinyasi, konspirasi politik yang saling menguntungkan, maka stemple diketuk di atas bantalnya, APBA-2026 disahkan, rakyat diabaikan sebagai pemilik kekuasaan dan kedaulatan tertinggi. Dengan demikian, untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Aceh, harus puas dengan dikucurkannya sisa anggaran dari setelah terpenuhinya belanja serta operasional Pemerintah Aceh bersepakat dengan wakil rakyat yang hebat-hebat, jika benar mereka pilihan rakyat Aceh. Wallahu’alam bissawab….








Komentar