Belatung Ditemukan di Menu Santri MUQ Aceh Selatan, DPRK Desak Bupati Evaluasi Vendor
KUPAS.co | Aceh Selatan – Kasus penemuan belatung dalam menu makan santri Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Aceh Selatan kembali menuai sorotan. Sekretaris Komisi IV DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita, S.E., M.Kes, mendesak Bupati H. Mirwan segera mengevaluasi kinerja vendor penyedia makan minum yang dikelola oleh CV. Gilan Prima.
“Kasus belatung dalam makanan santri ini tidak bisa dianggap sepele. Bakteri dari larva itu dapat memicu keracunan dan membahayakan kesehatan anak-anak. Karena itu, kami mendesak bupati melakukan evaluasi menyeluruh, bahkan mengambil langkah tegas bila terbukti ada kelalaian fatal,” ujar Novi Rosmita kepada Kupas.co, Sabtu (13/9/2025).
Ia menambahkan, Komisi IV sebelumnya juga sudah pernah memanggil Direktur MUQ dan Dinas Pendidikan Dayah untuk membahas persoalan ini. DPRK meminta agar monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap penyedia makanan dilakukan serius dan berkelanjutan.
“Santri penghafal Al-Qur’an membutuhkan asupan bergizi untuk kecerdasan dan kesehatan mereka. Jangan sampai makanan yang disajikan justru membahayakan,” katanya.
Kasus penemuan belatung di MUQ Aceh Selatan, Gampong Panjupian, Kecamatan Tapaktuan, kini semakin memanas. Setelah dikecam masyarakat, kasus tersebut mendapat sorotan serius dari DPRK.
Sebelumnya, Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS), T. Sukandi, mengungkapkan bukti foto dan video adanya belatung dalam lauk telur dadar yang disajikan untuk santri.
“Larva yang ditemukan berasal dari lalat hijau dan lalat tentara hitam (Black Soldier Fly) yang berpotensi menimbulkan keracunan, infeksi, atau alergi bila tertelan,” jelas Sukandi.
Menurut Sukandi, lemahnya pengawasan dari UPTD Dayah Darul Aitami dan MUQ menjadi faktor utama kasus ini mencuat. Padahal, sesuai Perbup No. 38 Tahun 2021, lembaga tersebut bertanggung jawab langsung terhadap pengadaan makanan santri.
“Jika laporan santri sejak awal ditanggapi, kasus belatung ini tidak akan mencuat ke publik,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah santri SMP dan SMA MUQ mencapai 230 orang. Namun, subsidi makan minum hanya diberikan kepada 190 santri dengan anggaran mencapai Rp1,6 miliar per tahun.
Sementara itu, 40 santri lainnya harus membayar biaya makan mandiri sebesar Rp800 ribu per bulan.
Selain persoalan makanan, Sukandi juga menyoroti kondisi guru pengawas MUQ. Tercatat ada delapan guru yang tinggal di kompleks sekolah dan menjaga santri selama 24 jam.
Ironisnya, mereka harus membayar makan Rp700 ribu per bulan di warung sekitar, sementara gaji hanya Rp1,3 juta dan rata-rata baru diterima setiap tiga bulan sekali.
“Pemerintah seharusnya juga memperhatikan kesejahteraan guru pengawas, karena mereka adalah garda terdepan yang mendampingi santri,” tambahnya.
Sebagai solusi, For-PAS meminta Pemkab Aceh Selatan untuk segera membangun ruang makan khusus yang layak bagi santri MUQ, serta memperketat pengawasan vendor penyedia makan minum.
“MUQ adalah anak kandung Pemkab Aceh Selatan yang sudah banyak mengharumkan nama daerah melalui prestasi tingkat provinsi maupun nasional. Jangan sampai masalah makanan justru merusak citra lembaga ini,” pungkas Sukandi.









Komentar