Pengasuh MUQ Aceh Selatan Dicopot Setelah Menegakkan Disiplin pada Anak Pejabat

Madrasah Ulumul Qur’an (MUQ) Aceh Selatan. Foto. (dok.Istimewa).
Madrasah Ulumul Qur’an (MUQ) Aceh Selatan. Foto. (dok.Istimewa).

KUPAS.co | Aceh Selatan - Badai etika dan kekuasaan tengah mengguncang Madrasah Ulumul Qur’an (MUQ) Aceh Selatan. Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moral dan disiplin kini justru diterpa polemik pemecatan, intervensi, dan dugaan penyalahgunaan wewenang.

Semua bermula dari ketegasan Ust. M. Andri Fikri, Koordinator Pengasuhan MUQ Aceh Selatan, yang memberikan sanksi kepada seorang santri berinisial FF karena berulang kali melanggar aturan. Pelanggarannya tidak ringan mulai dari sering keluar malam tanpa izin, membawa handphone ke asrama, tidak ikut salat berjamaah, hingga abai terhadap kegiatan murajaah dan ujian marhalah Al-Qur’an.

Namun, langkah tegas itu justru berujung pahit. Ust. Andri diberhentikan secara sepihak melalui surat keputusan bernomor 451/166/2025, tak lama setelah diketahui bahwa santri yang disanksi merupakan anak Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Selatan, Salmi pejabat yang membawahi lembaga tersebut.

Aroma intervensi makin terasa setelah kesaksian guru asrama SMA MUQ Aceh Selatan muncul ke publik. Dalam keterangannya kepada KUPAS.co, ia mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari santri yang bersangkutan.

“Kamar saya sempat dilempar dan dia berteriak-teriak memanggil nama saya. Saat kami sampaikan kepada Plt. Kadis Dayah, jawabannya hanya: ‘Anak saya memang begitu, kembalikan saja HP-nya’. Kalau aturan dibiarkan longgar, kami akan kehilangan wibawa di mata santri,” ujarnya, Minggu (19/10/2025).

Menurutnya, tidak ada wali santri lain yang keberatan atas penegakan disiplin di asrama. Hanya pihak orang tua FF yang juga pejabat yang menuntut pengembalian ponsel anaknya.

Kesaksian ini memperkuat dugaan bahwa Plt. Kadis Dayah Aceh Selatan menggunakan pengaruh jabatannya untuk membatalkan sanksi terhadap anaknya sendiri.

Tak berhenti di situ, Ketua Komite SMA MUQ Aceh Selatan, Herman, juga angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam keputusan pemecatan Ust. Andri maupun Koordinator Koperasi.

“Nama Komite dicantumkan dalam surat itu tanpa sepengetahuan kami. Kami kecewa, karena seolah-olah kami ikut menyetujui keputusan yang tidak pernah dibahas. Ini pelanggaran etika administrasi dan bisa menyesatkan publik,” tegasnya.

Herman menilai keputusan sepihak itu mencederai semangat musyawarah dan nilai kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi di lingkungan pendidikan agama.

“Kami ingin semua pihak menaati aturan bersama, tanpa pandang bulu. Jabatan tidak boleh menginjak kebenaran. Marwah MUQ harus dijaga,” tambahnya.

Menariknya, enam hari setelah surat pemecatan dikeluarkan, Plt. Kadis Dayah kembali mengeluarkan surat baru yang mengembalikan jabatan Ust. Andri dan Koordinator Koperasi. Alasan yang disampaikan: hasil kajian ulang dan masukan dari berbagai pihak.

Namun, suasana di lingkungan pengasuhan sudah berubah. Para guru dan pengasuh kini bekerja dalam bayang-bayang ketakutan.

“Kalau setiap teguran bisa berujung pencopotan, bagaimana mungkin kami menjaga disiplin?” keluh salah satu ustaz yang enggan disebut namanya.

Ironisnya, kondisi pengasuhan MUQ Aceh Selatan kini berjalan dengan fasilitas terbatas. Dari sekitar 230 santri, hanya satu satpam aktif yang menjaga asrama. Bahkan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih mengacu pada tahun 2015 dan belum pernah diperbarui.

“Kami bekerja dengan penuh tanggung jawab, tapi tanpa dukungan dan perlindungan. Sekarang, yang menegakkan aturan malah disingkirkan,” ujar Ust. Andri sebelumnya.

Secara etika pemerintahan, keterlibatan Plt. Kadis Dayah Aceh Selatan dalam perkara yang menyangkut anak kandungnya sendiri jelas menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest). Prinsip dasar objektivitas pejabat publik menuntut mereka menjauh dari keputusan yang berpotensi bias pribadi apalagi jika menyangkut kekuasaan dan integritas lembaga yang mereka pimpin.