Akademisi Kritik Pergub JKA, Dinilai Langgar Qanun

Foto: Akademisi hukum dari Universitas Iskandar Muda, Lukmanul Hakim. Dok: ist
Foto: Akademisi hukum dari Universitas Iskandar Muda, Lukmanul Hakim. Dok: ist

Kupas.co | Banda Aceh - Pergub Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali menjadi sorotan setelah akademisi hukum Universitas Iskandar Muda, Lukmanul Hakim, mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencabut aturan tersebut karena dinilai bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

Polemik Pergub JKA dinilai dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap kebijakan Pemerintah Aceh.

“Seharusnya tidak ada perdebatan karena peraturan gubernur itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yakni Qanun Kesehatan,” kata Lukmanul Hakim, Jum'at (8/5/2026).

Menurut dia, Pergub JKA melanggar prinsip hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yaitu aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Selain itu, ia menilai pergub itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

“Jika hal ini dilakukan, maka aturan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum,” ujarnya.

Lukmanul Hakim menilai, jika pergub JKA tidak segera dicabut, maka berpotensi menimbulkan maladministrasi dan kebingungan di lapangan, khususnya bagi petugas rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya dalam menentukan aturan yang harus dijalankan.

Ia juga menyoroti dampak sosial yang muncul akibat kebijakan tersebut, termasuk aksi unjuk rasa yang sebelumnya dilakukan masyarakat di kantor Gubernur Aceh. Menurutnya, akibat polemik Pergub JKA protes muncul karena masyarakat merasa hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dihilangkan.

“Karena rakyat merasa mereka dirugikan secara langsung,” katanya.

Lebih lanjut, Lukmanul Hakim menyebut program JKA merupakan salah satu terobosan penting pasca perdamaian Aceh dengan Pemerintah Indonesia dan menjadi capaian layanan kesehatan yang patut dipertahankan.

“Dalam urusan ini, Aceh adalah pionir,” ujarnya.

Ia juga menyebut Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk membatalkan pergub tersebut apabila dinilai bertentangan dengan kepentingan umum maupun aturan yang lebih tinggi.

Menurutnya, aturan Pergub JKA tersebut juga dapat berdampak terhadap iklim investasi di Aceh karena menimbulkan kesan tidak adanya kepastian hukum.

“Jika aturan itu tidak dicabut, investor berpikir tidak usah berusaha di Aceh karena tidak ada kejelasan aturan. Jadi, jika dibiarkan, pergub itu merugikan rakyat Aceh dan Aceh secara keseluruhan,” kata Lukmanul Hakim.

Polemik Pergub JKA belakangan menjadi perhatian publik di Aceh. Sejumlah masyarakat menilai perubahan aturan tersebut berpotensi membatasi akses layanan kesehatan gratis yang selama ini dinikmati warga melalui program JKA.

Program JKA sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu kebijakan pelayanan kesehatan unggulan di Aceh pasca perdamaian. Karena itu, berbagai kalangan meminta agar kebijakan terkait JKA tetap mengacu pada qanun dan tidak merugikan masyarakat.

Penulis: Nana
Kontributor Daerah: Nana
Editor: Tim Redaksi