Dugaan Korupsi Bibit Kambing Aceh Selatan, Cabjari Bakongan Tetapkan Dua Tersangka
KUPAS.co, Aceh Selatan - Kejaksaan Negeri (Cabjari) Cabang Aceh Selatan di Bakongan berhasil menetapkan dua tersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi pengadaan bibit kambing di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021 dengan Pagu anggaran sebesar Rp 1.455 milyar lebih yang bersumber dari Dana DOKA.
Dalam hal ini Kacabjari Cabang Bakongan Aceh Selatan beserta peyidik berhasil mengungkapkan kasus tersebut dan menetapkan,Dua tersangka berinisial
EA selaku pelaksana dan H selaku PPTK pada Pengadaan Bibit Kambing di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan, Mohamad Rizky, SH, MH mengatakan Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan (Cabjari Bakongan) telah menaikkan status 2 (dua) orang saksi menjadi tersangka atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kambing Petani pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021 lalu.
"Bahwa penetapan tersangka EA selaku pelaksana dikarenakan menerima seluruh pekerjaan utama sebagai pihak lain diluar kontrak dan tidak melaksanakan ketentuan kontrak secara bertanggungjawab, menerima pembayaran dari pekerjaan yang telah dibayarkan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan,"ucap Mohamad Rizky, SH, MH kepada Kupas.co, Rabu 22 Januari 2025.
Sementara tersangka H selaku PPTK dikarenakan tidak melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa dan aturan teknis terkait.
Bahwa pada tahun anggaran 2021 lalu Pengadaan Bibit Kambing Petani Aceh Selatan Pada Dinas Pertanian Aceh Selatan terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 1.455.900.000,- yang bersumber dari dana DOKA Kabupaten Aceh Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.427.750.000,00.
"Dalam kegiatan tersebut terdapat pengadaan bibit kambing yang dilaksanakan oleh tersangka tidak layak karena tidak memiliki sertifikat bibit ataupun surat keterangan layak bibit serta Surat Keterangan Kesehatan Hewan,"ujarnya.
Selain itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Aceh tanggal 05 Agustus 2024 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 388.133.750,00. Dalam penyidikan kasus ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi yang terdiri dari berbagai instansi terkait dan penerima manfaat.
Atas perbuatanya para tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 3 Jo Pasal 18.
Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selanjutnya penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan melakukan penahanan terhadap tersangka EA dan H dan adapun alasan dilakukan
Adupun penahanan ini sudah memenuhi kategori tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Memenuhi keadaan pada diri tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
"Penahanan terhadap kedua tersangka, berdasarkan surat Perintah Penahanan No PRINT- 04/L.1.19.8/Fd/01 dan surat Perintah Penahanan No PRINT-05/L.1.19.8/Fd/01 dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIB Tapaktuan selama 20 hari sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai 10 Februari 2025," tutupnya.










Komentar