Ilham Rizky: Jangan Biarkan PT BMU Tekan Mahkamah Agung, Putusan Sudah Final
KUPAS.co | Banda Aceh – Aktivis muda Aceh, Ilham Rizky Maulana, mengecam adanya indikasi tekanan terhadap Mahkamah Agung (MA) terkait Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT Beri Mineral Utama (BMU) atas pencabutan izin usaha pertambangan di Aceh Selatan.
Menurut Ilham, langkah tersebut jelas mencederai independensi peradilan dan berpotensi menjadi preseden buruk bagi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
“Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan pencabutan izin PT BMU sudah final dan mengikat. Upaya mendorong MA mengabulkan PK tanpa adanya novum adalah bentuk intervensi hukum yang tidak boleh ditoleransi,” tegas Ilham dalam keterangannya kepada media Kupas.co, Senin (8/9/2025).
Ilham mengingatkan, perjuangan menolak keberadaan PT BMU telah lama disuarakan. Dua tahun lalu, ia bersama mahasiswa dan aktivis lingkungan menggelar aksi damai di Banda Aceh untuk menuntut pencabutan izin operasi produksi (IUP OP) PT BMU karena terbukti merusak lingkungan dan merugikan masyarakat lokal.
“Masyarakat Kluet Tengah merasakan langsung dampaknya air tercemar, lahan rusak, hingga ruang hidup mereka terganggu. Ini bukan sekadar narasi, tapi fakta lapangan yang kami temukan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pencabutan izin PT BMU oleh Pemerintah Aceh sudah sesuai prosedur hukum, mulai dari evaluasi, pemberian peringatan, hingga audit atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan.
Menurutnya, perusahaan tersebut gagal menunjukkan komitmen pada perlindungan lingkungan maupun penghormatan terhadap hak-hak masyarakat setempat.
“Masalahnya bukan pada investasi. Kami tidak anti-investasi. Tapi Aceh butuh investasi yang taat aturan, ramah lingkungan, dan berpihak pada masa depan generasi muda,” tambahnya.
Menyikapi langkah PK yang ditempuh PT BMU, Ilham menekankan bahwa hal itu hanya sah jika terdapat novum yang benar-benar signifikan. Jika tidak, maka pengabulan PK hanya akan melemahkan prinsip keadilan dan meruntuhkan wibawa hukum.
“Mahkamah Agung adalah benteng terakhir keadilan. Biarkan mereka bekerja tanpa intervensi. Jika PK tanpa novum dikabulkan, maka kepercayaan publik terhadap hukum di negeri ini akan runtuh,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ilham mengajak masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, dan aktivis di Aceh untuk bersama-sama mengawal jalannya proses hukum secara kritis, transparan, dan berpihak pada rakyat serta kelestarian lingkungan.









Komentar