Konflik Aceh Bukan Soal Separatisme, Melainkan Persoalan Self-Determination

Foto: Ilustrasi
Foto: Ilustrasi
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

KUPAS.co - Konflik Aceh kerap dipersempit dalam bingkai separatisme, seolah-olah seluruh dinamika sosial, politik, dan historis Aceh bermuara pada hasrat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyederhanaan ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya, karena menutup ruang pembacaan yang lebih jernih terhadap akar persoalan Aceh yang sesungguhnya. Aceh tidak pernah sekadar menyoal pemisahan wilayah, melainkan memperjuangkan pengakuan atas hak menentukan nasib sendiri (self-determination) yang berakar pada sejarah panjang kedaulatan, identitas, dan pengalaman kolektifnya.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, relasi Aceh dengan pemerintah pusat berdiri di atas fondasi yang tidak pernah benar-benar kokoh. Aceh memiliki memori historis sebagai entitas politik yang berdaulat jauh sebelum Indonesia lahir sebagai negara-bangsa. Kesultanan Aceh bukan hanya pusat kekuasaan regional, tetapi juga aktor penting dalam percaturan dunia Islam dan perdagangan internasional abad ke-16 dan ke-17.

Dalam banyak literatur sejarah, Aceh disebut sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia Melayu.

Ironisnya, kontribusi Aceh terhadap lahirnya Republik Indonesia, baik dalam bentuk dukungan finansial, logistik, maupun politik, tidak berbanding lurus dengan perlakuan yang diterimanya pascakemerdekaan.

Keputusan politik yang meleburkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada awal 1950-an menjadi simbol awal kekecewaan kolektif rakyat Aceh. Kebijakan tersebut tidak hanya mengabaikan identitas historis Aceh, tetapi juga berdampak langsung pada melemahnya posisi ekonomi dan politik Aceh di tingkat nasional, terutama ketika pembangunan nasional terkonsentrasi di Jawa.

Dalam perspektif filsafat politik, kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan keadilan distributif. Ketika kekayaan alam Aceh, terutama minyak dan gas bumi, dieksploitasi secara masif pada era Orde Baru tanpa distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat lokal, negara tampil sebagai pusat dominasi, bukan pelindung kesejahteraan.

Ketimpangan inilah yang melahirkan rasa ketidakadilan struktural, sebuah kondisi yang dalam teori konflik modern selalu menjadi bahan bakar resistensi politik.

Hasan Tiro, Sejarah, dan Gagasan Negara Sambungan

Munculnya Hasan Tiro dan Gerakan Aceh Merdeka pada 1976 tidak dapat dilepaskan dari konteks tersebut. Berbeda dengan pemberontakan Darul Islam di bawah Daud Beureueh yang berakar pada kekecewaan ideologis-religius, perjuangan Hasan Tiro dibangun di atas narasi sejarah dan hukum internasional.

Dengan latar belakang sebagai diplomat dan intelektual, Hasan Tiro merumuskan gagasan politik yang dikenal sebagai successor state, yaitu pandangan bahwa Aceh adalah negara yang pernah berdaulat dan berhak melanjutkan kedaulatannya setelah kolonialisme berakhir.

Dalam berbagai tulisannya, Hasan Tiro menegaskan bahwa Belanda tidak pernah secara sah menaklukkan Aceh. Dua peristiwa sejarah menjadi rujukan utama: perang Aceh-Belanda yang dimulai pada 1873 dan hengkangnya Belanda dari Aceh pada 1942 akibat pendudukan Jepang. Fakta bahwa Belanda kemudian “menyerahkan” Aceh kepada Indonesia melalui Perjanjian 27 Desember 1949 dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip dekolonisasi modern.

Dalam logika hukum internasional, penjajah tidak memiliki hak untuk mengalihkan kedaulatan wilayah jajahan tanpa persetujuan rakyat asli wilayah tersebut.

Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa Terjajah.

Resolusi tersebut menempatkan hak menentukan nasib sendiri sebagai norma fundamental hukum internasional. Dari sudut pandang inilah, konflik Aceh tidak dapat dilepaskan dari perdebatan hukum global mengenai dekolonisasi, bukan sekadar persoalan domestik Indonesia.

Kesepakatan Helsinki 2005 sejatinya merupakan jalan tengah yang cerdas dan historis. Dengan mengakhiri konflik bersenjata dan memberikan format self-government bagi Aceh dalam bingkai NKRI, perjanjian ini mengakui secara implisit keunikan Aceh. Kewenangan khusus, partai politik lokal, dan lembaga-lembaga adat seperti Wali Nanggroe dirancang sebagai instrumen rekonsiliasi antara negara dan identitas Aceh.

Namun, perdamaian tidak pernah berdiri semata di atas teks perjanjian. Ia membutuhkan konsistensi kebijakan dan empati politik. Ketika pemerintah pusat kembali menggunakan pendekatan top-down, meminggirkan sensitivitas Aceh dalam pengambilan kebijakan strategis, luka lama mudah terbuka kembali. Penolakan penetapan status bencana nasional atas musibah banjir dan longsor di Aceh, misalnya, tidak hanya dipersepsi sebagai keputusan administratif, tetapi sebagai simbol jarak emosional negara terhadap penderitaan Aceh.

Dalam konteks Aceh, simbol-simbol semacam ini kerap memantik resonansi historis yang jauh lebih dalam.

Aceh adalah wilayah dengan kompleksitas multidimensional. Ia bukan sekadar ruang geografis, melainkan ruang kesadaran historis. Seperti dikemukakan Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Aceh adalah tempat di mana pengalaman spiritual, intelektual, dan politik bertemu.

Gagasan Acehnology yang ia tawarkan merupakan upaya mengembalikan Aceh sebagai subjek pengetahuan, bukan objek kebijakan. Membangun Aceh berarti mendengarkan Aceh, memahami logika internal nilai-nilai sosialnya, dan menghormati memori kolektifnya.

Selama konflik Aceh terus dibaca secara sempit sebagai ancaman separatisme, negara akan terus terjebak dalam respons keamanan dan simbolik. Padahal, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana negara hadir secara adil, konsisten, dan bermartabat.

Aceh bukan ancaman bagi Indonesia, melainkan cermin bagi kualitas kebangsaan Indonesia itu sendiri. Cara Indonesia memperlakukan Aceh akan selalu menjadi ukuran sejauh mana negara ini mampu berdamai dengan sejarah, keberagaman, dan prinsip keadilan yang diklaimnya.