Menu Makan Bergizi Gratis Tak Sesuai Juknis, DPRK Aceh Selatan Panggil Paksa Yayasan Pelaksana
KUPAS.co | Aceh Selatan – Menyusul ramainya pemberitaan dan sorotan publik terhadap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan memanggil pihak yayasan pelaksana, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta ahli gizi dapur MBG untuk memberikan klarifikasi, Kamis (16/10/2025).
Pertemuan yang digelar di gedung DPRK Aceh Selatan itu dipimpin oleh Sekretaris Komisi II, Alja Yusnadi. Rapat berlangsung hangat dan penuh evaluasi, menyusul banyaknya menu MBG di beberapa satuan pendidikan yang dinilai publik jauh dari standar gizi dan juknis pusat.
“Kami minta pelaksana MBG benar-benar menjalankan program ini sesuai juknis. Jangan sampai kualitas gizi diabaikan. Program ini untuk anak-anak kita, bukan untuk formalitas laporan,” tegas Alja Yusnadi di hadapan peserta rapat.
Alja juga menekankan pentingnya pemilihan bahan makanan yang sehat dan pengolahan yang benar, serta mengingatkan agar pengadaan bahan pangan mengutamakan produk UMKM lokal guna memperkuat ekonomi masyarakat.
“Kita ingin uang negara yang digunakan tidak hanya bermanfaat bagi penerima MBG, tapi juga menggerakkan ekonomi pelaku usaha kecil di daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita, SE.,M.Kes, menyoroti lemahnya penerapan standar kelayakan dapur dan kompetensi tenaga dapur MBG. Ia menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), serta tenaga pengolah makanan yang bersertifikat Penjamah Pangan (Food Handler).
“Kalau belum memenuhi standar, harus segera dievaluasi. Ini menyangkut keselamatan anak-anak penerima MBG. Jangan tunggu ada kasus keracunan baru bertindak,” ujar Novi dengan nada serius.
Novi juga meminta kepala dapur dan ahli gizi agar lebih aktif berkoordinasi dengan pihak sekolah, posyandu, dan yayasan, terutama dalam penyusunan dan evaluasi menu. Ia menyebut, keluhan masyarakat belakangan ini muncul karena kurangnya komunikasi dan pengawasan lapangan.
“Ahli gizi harus pastikan menu sesuai juknis pusat. Kalau ada kekeliruan atau keluhan, segera diklarifikasi dan diperbaiki agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap program MBG,” pungkasnya.










Komentar