Mirwan MS Disanksi Mendagri, DPRK Aceh Selatan Malah Enggan Proses Pemakzulan
Oleh: Nasrul Zaman
KUPAS.co | Aceh Selatan - Aceh Selatan hari ini bukan sekadar sedang berduka karena bencana alam, melainkan sedang mengalami "bencana konstitusi" tingkat daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, akibat plesiran ke luar negeri tanpa izin di tengah status Tanggap Darurat Bencana, adalah tamparan keras bagi etika publik. Namun, tamparan yang lebih memuakkan justru datang dari gedung wakil rakyat: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan yang memilih bungkam dan enggan memproses pemakzulan.
Sikap pasif DPRK ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Ketika seorang pemimpin meninggalkan posisinya saat rakyat bertaruh nyawa melawan banjir, dan wakil rakyatnya justru menjadi "pagar" yang melindungi pelaku, maka sistem demokrasi di daerah tersebut telah bangkrut secara moral.
Anatomi Pelanggaran: Bukan Sekadar Izin, Tapi Pelanggaran Sumpah
Secara yuridis, tindakan Bupati Mirwan MS telah memenuhi kualifikasi pelanggaran berat. Pasal 76 ayat (1) huruf i UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit melarang kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin. Namun, yang sering dilupakan adalah korelasi tindakan ini dengan Pasal 67 huruf a, di mana kepala daerah wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta melaksanakan UUD 1945.
Meninggalkan wilayah dalam kondisi Status Tanggap Darurat Bencana yang ditetapkan oleh bupati itu sendiri melalui Keputusan Bupati merupakan bentuk pengabaian terhadap UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam kondisi darurat, bupati adalah pemegang komando tertinggi di daerah. Kepergiannya tanpa izin bukan sekadar "bolos kerja", melainkan tindakan desertir politik.
Secara hukum tata negara, pelanggaran ini telah cukup menjadi dasar bagi DPRK untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna mengusulkan pemakzulan ke Mahkamah Agung. Mengapa? Karena tindakan tersebut memenuhi unsur "perbuatan tercela" dan "pelanggaran sumpah jabatan". Sumpah jabatan kepala daerah mengharuskan mereka mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.
Memilih ibadah sunnah (umrah) dengan melanggar prosedur saat rakyat menderita adalah bukti nyata bahwa kepentingan pribadi telah mengangkangi kepentingan publik.
Belajar dari Daerah Lain: Mengapa Aceh Selatan Lemah?
Ketidakberanian DPRK Aceh Selatan terlihat sangat kontras jika kita membandingkan dengan dinamika politik di daerah lain yang lebih responsif terhadap etika kepemimpinan:
Kasus Bupati Jember (2020): DPRD Jember pernah mencetak sejarah dengan memakzulkan Bupati Faida secara politik dalam Sidang Paripurna karena dianggap melanggar sumpah jabatan dan mengabaikan tata kelola birokrasi. Meskipun Mahkamah Agung kemudian memiliki pertimbangan lain, namun DPRD Jember telah menjalankan marwahnya sebagai pengawas yang memiliki "taring" moral.
Kasus Bupati Garut (Aceng Fikri, 2013): Ini adalah preseden terkuat di Indonesia. Aceng Fikri dimakzulkan oleh DPRD Garut karena masalah etika dan "perbuatan tercela" terkait pernikahan singkat. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan tersebut karena menilai pemimpin harus menjadi teladan moral.
Jika dalam kasus Aceng Fikri yang bersifat personal saja pemakzulan bisa dilakukan, mengapa dalam kasus Bupati Aceh Selatan yang menyangkut keselamatan rakyat banyak (bencana alam) dan pelanggaran aturan Mendagri, DPRK justru terlihat loyo? Keengganan DPRK Aceh Selatan memproses pemberhentian secara permanen melalui sidang paripurna menunjukkan bahwa lembaga ini telah kehilangan fungsi check and balances.
DPRK: Penjaga Etik atau Pelindung Penguasa?
Minimnya pemahaman atau mungkin "disengajanya" pengabaian terhadap nilai adab oleh DPRK Aceh Selatan adalah preseden buruk. Di Aceh, pemimpin tidak hanya diikat oleh hukum positif, tapi juga hukum adat dan nilai religiusitas yang tinggi.
Dalam sosiologi hukum Aceh, pemimpin adalah Ayah bagi rakyatnya. Bagaimana mungkin seorang ayah pergi mencari ketenangan spiritual ke luar negeri saat anak-anaknya hanyut diterjang banjir? Jika DPRK tidak menganggap ini sebagai pelanggaran berat, maka standar moral seperti apa yang mereka gunakan?
Keengganan DPRK untuk bersidang memproses pemakzulan mengindikasikan adanya "sandiwara politik". Mereka seolah-olah membiarkan sanksi tiga bulan dari pusat berjalan sebagai formalitas, agar setelah itu sang Bupati bisa kembali menjabat tanpa beban moral. Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat warga Aceh Selatan.
Penutup: Mengembalikan Marwah Aceh Selatan
Jika DPRK Aceh Selatan tetap memilih untuk tidur dan tidak memproses pelanggaran berat ini ke ranah hukum yang lebih tinggi (pemakzulan), maka rakyat memiliki hak konstitusional untuk memberikan sanksi sosial dan politik pada pemilu mendatang.
Gubernur Aceh dan Mendagri tidak boleh berhenti pada sanksi tiga bulan. Perlu ada evaluasi total terhadap efektivitas pengawasan di Aceh Selatan. Pemimpin yang meninggalkan rakyat di saat bencana adalah pemimpin yang sudah "mati" secara etika. Dan wakil rakyat yang mendiamkannya adalah nisan dari matinya demokrasi di daerah tersebut.
Negara ini tidak butuh pemimpin yang hanya pandai pencitraan di atas mimbar, tapi butuh pemimpin yang hadir di tengah lumpur banjir. Jika adab sudah ditinggalkan oleh eksekutif dan legislatif, kepada siapa lagi rakyat harus bersandar? Aceh Selatan butuh pembersihan, bukan sekadar sanksi tiga bulan yang penuh kompromi.








Komentar