Negara Kalah di Hadapan Korporasi: Membaca Kasus Wilmar Group
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
KUPAS.co - Kasus Wilmar Group memperlihatkan satu ironi besar dalam perjalanan keadilan ekonomi Indonesia, bahwa negara tampak gagap dan sering kali kalah ketika berhadapan dengan kekuatan korporasi raksasa. Persoalan ini bukan sekadar perkara hukum ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), melainkan potret kegagalan struktural dalam melindungi kepentingan publik dari dominasi modal.
Putusan Mahkamah Agung pada September 2025 yang membatalkan vonis bebas Wilmar International dalam perkara korupsi fasilitas ekspor CPO sejatinya menjadi momentum koreksi. Manipulasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Penyerahan dana Rp11,8 triliun oleh lima anak usaha Wilmar Group kepada negara menunjukkan besarnya kerugian fiskal. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pengembalian uang cukup untuk memulihkan keadilan yang terlanjur dirampas?
Kelangkaan minyak goreng pada 2021-2022 adalah bukti konkret bahwa dampak kejahatan korporasi tidak berhenti di ruang pengadilan. Rakyat harus antre dan membayar mahal untuk komoditas pangan dasar, sementara negara gagal memastikan distribusi yang adil. Dalam perspektif ekonomi politik, ini menunjukkan lemahnya negara mengendalikan kekuatan pasar yang terlalu dominan, sehingga kebijakan publik mudah dibajak oleh kepentingan segelintir pelaku usaha besar.
Persoalan Wilmar semakin serius ketika menyeret dunia peradilan. Terungkapnya kasus suap terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat demi mengamankan kepentingan Wilmar menegaskan bahwa hukum bukan hanya dilanggar, tetapi juga dinegosiasikan. Ketika uang mampu mempengaruhi putusan, maka prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi sekadar jargon.
Pola pelanggaran Wilmar Group juga tampak dalam kasus pengoplosan beras premium dengan beras kualitas biasa yang diperkirakan merugikan konsumen hingga Rp90 triliun. Rakyat kembali menjadi korban. Konsumen membayar harga premium, tetapi menerima produk yang tidak sesuai standar. Ini mencerminkan absennya pengawasan negara terhadap praktik bisnis yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.
Di sektor agraria, wajah ketidakadilan itu bahkan berlangsung lebih dari dua dekade. Melalui anak perusahaannya, PT Bumi Pratama Khatulistiwa di Kalimantan Barat, Wilmar Group diduga menguasai lahan rakyat secara melawan hukum. Padahal, hasil pemeriksaan Kantor BPN Pontianak sejak 2002 telah menegaskan status kepemilikan sah lahan tersebut. Meski demikian, kebun sawit tetap dibuka melampaui batas Hak Guna Usaha (HGU), dan kesepakatan ganti rugi yang difasilitasi pemerintah daerah tak pernah direalisasikan. Negara hadir, tetapi tanpa keberanian menegakkan sanksi.
Rekomendasi Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada 27 Maret 2025 yang meminta evaluasi penghentian penyidikan serta penelusuran dugaan pelanggaran aparat penegak hukum menunjukkan bahwa persoalan ini bukan konflik biasa. Ia adalah persoalan serius penegakan hukum dan keberpihakan negara. Namun, rekomendasi politik tanpa tindak lanjut hukum hanya akan menambah panjang daftar janji keadilan yang tak kunjung terwujud.
Sebagai perusahaan multinasional dengan kantor pusat di Singapura, Wilmar Group berulang kali terseret kasus manipulasi kebijakan, penyuapan aparat hukum, penipuan konsumen, dan konflik agraria berkepanjangan. Akumulasi persoalan ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial jika terus dibiarkan. Negara seolah memberi sinyal bahwa pelanggaran serius masih bisa dinegosiasikan selama pelaku memiliki modal besar.
Seruan boikot terhadap produk Wilmar Group yang mulai menguat mencerminkan kekecewaan publik terhadap lemahnya kehadiran negara. Boikot dan wacana gugatan class action bukan sekadar emosi massa, melainkan bentuk koreksi warga negara ketika mekanisme formal hukum tidak bekerja efektif. Dalam konteks ini, tekanan publik justru menjadi instrumen terakhir untuk menuntut akuntabilitas.
Kasus Wilmar Group seharusnya menjadi titik balik. Negara harus berhenti bersikap ambigu antara melindungi investasi dan menegakkan keadilan. Investasi yang merusak hukum dan merugikan rakyat bukan aset pembangunan, melainkan ancaman kedaulatan. Jika negara terus kalah di hadapan korporasi, maka keadilan ekonomi akan tetap menjadi wacana, bukan kenyataan.