Novi Rosmita: Akademisi Harus Beretika, Bukan Memprovokasi
KUPAS.co | Aceh Selatan - Anggota DPRK Aceh Selatan dari Fraksi Partai NasDem, Novi Rosmita, SE, M.Kes, menanggapi keras pernyataan Nasrulzaman yang menyebut DPRK Aceh Selatan sebagai “kacung”, Selasa (23/12/2025).
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga mencederai marwah lembaga perwakilan rakyat.
Novi Rosmita yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPRK Aceh Selatan menegaskan bahwa DPRK merupakan lembaga perwakilan rakyat yang bekerja atas mandat konstitusi.
Oleh karena itu, jika DPRK disebut sebagai “kacung”, maka secara tidak langsung pernyataan tersebut juga merendahkan rakyat.
“DPRK itu lembaga perwakilan rakyat. Kalau ada yang menyatakan DPRK sebagai kacung, sama saja ia menyatakan rakyat itu kacung. Ini sangat tidak pantas,” tegas Novi Rosmita.
Ia menilai, sebagai seorang akademisi, seharusnya pernyataan yang disampaikan ke ruang publik mengedepankan etika, nalar intelektual, serta sikap yang menyejukkan, bukan justru memprovokasi situasi.
“Seorang akademisi seharusnya tidak berkomentar dengan narasi yang provokatif. Harusnya lebih beretika,” ujarnya.
Novi Rosmita menegaskan bahwa DPRK Aceh Selatan tidak anti kritik. Namun, kritik harus disampaikan secara santun, objektif, dan tidak menuding tanpa dasar yang jelas.
“Sebagai perwakilan rakyat, kami siap dikritik. Kritik itu penting dalam demokrasi, tapi sampaikan dengan santun dan beretika, bukan dengan menuding,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa status sebagai pendidik atau dosen seharusnya menjadi teladan dalam menyampaikan pendapat yang mencerdaskan publik.
“Apalagi yang bersangkutan, kalau tidak salah, adalah seorang dosen. Seharusnya bisa memberi contoh komunikasi yang baik,” katanya.
Lebih lanjut, Novi Rosmita juga menyinggung tugas dan fungsi DPRK dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Hal tersebut ia sampaikan berdasarkan narasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua DPRK Aceh Selatan, terkait sanksi administratif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Bupati Aceh Selatan.
Menurut Novi Rosmita, DPRK memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan pelaksanaan sanksi administrasi berupa penonaktifan bupati selama tiga bulan tersebut berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sebagaimana yang telah disampaikan Ketua DPRK Aceh Selatan sebelumnya, kita sebagai DPRK bertugas untuk mengawasi berjalannya sanksi administrasi yang diberikan oleh Kemendagri kepada Bupati Aceh Selatan dengan penonaktifan selama tiga bulan,” ujar Novi Rosmita.
Sebagai penutup, Novi Rosmita menegaskan bahwa sanksi dari Kemendagri tersebut harus dimaknai sebagai pelajaran penting bagi kepala daerah agar ke depan lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Sanksi yang diberikan oleh Kemendagri itu sudah menjadi cambukan buat H. Mirwan agar ke depan lebih tertib administrasi dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat,” pungkas Novi Rosmita.









Komentar