Pemangkasan Anggaran JKA 2026: Akankah Rakyat Aceh Dipaksa Miskin Berjamaah?

Oleh: Dr. Nasrul Zaman (Analisis Kebijakan Publik & Akademisi).

KUPAS.co - Kebijakan publik sejatinya adalah instrumen untuk menyejahterakan, bukan senjata untuk memiskinkan. Namun, rencana Pemerintah Aceh yang memangkas anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dari Rp871,6 miliar menjadi hanya Rp100 miliar pada RAPBA 2026 adalah anomali yang berbahaya. Sebagai akademisi, saya melihat ini bukan sekadar efisiensi, melainkan sebuah "sabotase fiskal" yang terencana.

​Secara teoritis, ketika negara menarik diri dari tanggung jawab kesehatan, rakyat dipaksa melakukan Out-of-Pocket expenditure atau pengeluaran pribadi yang mendalam. Bagi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatra, kebijakan ini adalah "bom waktu". Dana Rp100 miliar itu, dalam hitungan teknis medis, hanya akan mampu meng-cover kebutuhan kesehatan warga selama beberapa minggu saja.

​Setelah itu? Jutaan rakyat Aceh akan kehilangan perlindungan medis total. Satu orang anggota keluarga yang jatuh sakit akan cukup untuk meruntuhkan struktur ekonomi keluarga kelas menengah, apalagi mereka yang sudah berada di garis kemiskinan. Inilah yang saya sebut sebagai potensi pemiskinan massal terstruktur.

​Mengapa Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) lebih memilih memangkas subsidi nyawa rakyat ketimbang membedah belanja birokrasi yang konsumtif? Kita melihat perjalanan dinas, biaya operasional kantor, dan belanja rutin birokrasi masih sangat nyaman, sementara hak dasar kesehatan justru "dijagal".

​Logika pembangunan yang sehat menempatkan human capital (modal manusia) sebagai prioritas utama. Tanpa jaminan kesehatan, produktivitas daerah akan anjlok. Rakyat yang sakit-sakitan tidak akan mungkin bisa keluar dari belenggu kemiskinan.

​Masyarakat Aceh berhak tahu: Apa urgensi di balik angka Rp100 miliar tersebut? Apakah TAPA telah melakukan kajian risiko sosial sebelum melemparkan angka ini ke RAPBA? Jika pemerintah gagal memberikan proteksi dasar, maka fungsi kehadiran negara di Aceh patut kita pertanyakan kembali.

​Jangan biarkan kesehatan rakyat menjadi tumbal dari manajemen fiskal yang buruk. Sebelum palu sidang RAPBA 2026 diketuk, masih ada waktu untuk waras dan berpihak pada rakyat.