Polemik APBK Langsa 2026: Sekda Anggap Evaluasi Pemprov Aceh Wajar
KUPAS.co, | Langsa - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Langsa, Suhartini, menegaskan bahwa proses evaluasi pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun 2026 oleh pemerintah Aceh adalah sesuatu yang wajar. Hal itu dianggap sebagai tahap awal dalam upaya penyempurnaan mekanisme penyusunan anggaran.
Evaluasi terhadap dokumen APBK, menurut Suhartini, dilakukan secara bertahap dan dapat berlangsung beberapa kali hingga semua substansi dianggap sesuai dengan standar yang berlaku. Pernyataan ini disampaikannya dalam sebuah keterangan pers, Selasa, 13 Januari 2025.
Dia menjelaskan bahwa koreksi pada pengelolaan keuangan selama proses pengesahan APBK merupakan hal yang lazim. Apabila rancangan tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan, pihaknya siap merevisi agar rencana anggaran dapat diimplementasikan secara optimal dan efektif.
"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan APBK 2026 benar-benar memenuhi ketentuan dan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.
Lebih lanjut, Sekda menyebut sebagian besar dana dalam APBK 2026 dialokasikan ke Sekretariat Daerah (Setda) Kota Langsa. Alokasi tersebut mempertimbangkan kondisi daerah yang terdampak banjir besar di Sumatra pada November 2026 silam.
"Dengan keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Pemko Langsa sangat berharap dukungan dari pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana," ujarnya.
Dalam hal alokasi dana operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sekretariat Daerah, Sunarti menjelaskan bahwa pengambilan keputusan tersebut bukanlah perkara mudah. Situasi kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini berlaku telah berdampak pada seluruh OPD.
Bahkan, Pemko Langsa harus memangkas pengeluaran hingga sekitar Rp188 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) serta belanja untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Keputusan untuk menyatukan dana operasional OPD di Sekretariat Daerah diprediksi mampu mengurangi biaya operasional hingga 70 persen dibanding tahun anggaran sebelumnya. Dana hasil penghematan ini diharapkan dapat dialokasikan untuk kebutuhan prioritas lainnya.
Pemko Langsa juga mengambil langkah strategis dengan melakukan perampingan struktur OPD guna menekan beban pengeluaran operasional. Tujuan utama dari langkah ini adalah menciptakan struktur belanja daerah yang efisien, terarah, dan fokus pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak dapat mengevaluasi dokumen APBK Langsa Tahun Anggaran 2026 karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Muhammad menjelaskan bahwa struktur pengelolaan anggaran dalam dokumen APBK tidak mengikuti mekanisme yang diamanatkan oleh regulasi. Dokumen tersebut belum mencakup pembagian belanja antarorganisasi, antarunit, program, kegiatan, dan subkegiatan melalui Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), sebagaimana yang seharusnya ditetapkan sebagai dasar pengalokasian anggaran.
Hal ini, menurutnya, melanggar sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta berbagai regulasi turunannya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.
Melalui koordinasi bersama Pemerintah Kota Langsa, ditemukan bahwa selain anggaran rutin dan sejenisnya, sebagian besar alokasi dalam dokumen APBK 2026 memang ditempatkan di Sekretariat Daerah Kota Langsa. Pemerintah Aceh pun menekankan perlunya revisi agar dokumen tersebut sesuai dengan regulasi dan dapat segera dievaluasi.









Komentar