1. Opini

Potensi PHK Massal PPPK: Buah Pahit Salah Kelola Kebijakan

Oleh : Dr. Taufiq Abdul Rahim (Pengamat Politik dan Ekonomi).

KUPAS.co - Kesalahan kebijakan (policy failure) serta perencanaan anggaran yang cenderung bersifat politis diprediksi akan segera menghantam nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Fenomena ini menjadi ironi, mengingat rekrutmen PPPK awalnya merupakan instrumen pemerintah untuk menekan angka pengangguran dan memenuhi janji politik semata, tanpa kalkulasi matang terhadap ketahanan fiskal jangka panjang.

​Dalam kerangka administrasi negara, PPPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Namun, posisi mereka kini menjadi titik paling rentan dalam ekosistem birokrasi yang terdampak langsung oleh fluktuasi kebijakan pusat.

​Fiskal yang Terengah-engah

​Melihat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, kondisi keuangan negara berada dalam tekanan hebat. Defisit pada Januari 2026 tercatat mencapai Rp 54,6 triliun. Angka ini membengkak drastis pada Februari 2026 menjadi Rp 135,7 triliun, atau setara dengan 0,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

​Ketidakseimbangan makroekonomi ini diperparah oleh ketegangan geopolitik di Asia Tengah antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Konflik tersebut mengancam jalur Selat Hormuz sebagai urat nadi pelayaran dunia. Dampaknya, Indonesia yang masih bergantung pada impor migas dari Singapura, Malaysia, dan Jazirah Arab, terjepit dalam ketidakpastian harga energi.

​Alih-alih merancang strategi kedaulatan energi yang fundamental, pemerintah justru mengambil jalan pintas dengan membebankan kenaikan harga BBM dan gas kepada rakyat. Ironisnya lagi, untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah merencanakan penambahan utang baru sebesar Rp 781 triliun. Beban utang ini pada akhirnya tetap dipikul rakyat melalui kenaikan pajak serta harga barang dan jasa.

​Pisau Fiskal dan Jerat UU HKPD

​Langkah paling instan yang ditempuh pemerintah adalah melakukan "penajaman pisau fiskal" pada belanja pegawai. Secara statistik, penambahan jumlah PPPK dan honorer di sektor pendidikan, kesehatan, serta tenaga teknis menjadi beban yang paling mudah dipangkas.

​Di sisi lain, kebijakan Pusat melakukan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga lebih dari Rp 50 triliun dengan dalih penghematan APBN membuat ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semakin sempit. Kondisi ini diperketat oleh UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.

​PHK Massal yang Tersembunyi

​Logika rasionalsasinya sederhana namun menyakitkan: daerah yang kapasitas fiskalnya tergerus dipaksa mengurangi beban gaji. Dampak terbesarnya akan menyasar PPPK. Meski tidak ada instruksi langsung dari Presiden untuk melakukan pemecatan, namun kewenangan daerah untuk menyesuaikan jumlah pegawai berdasarkan kemampuan anggaran menjadi pintu masuk PHK massal secara terselubung.

​Banyak daerah kemungkinan besar tidak akan memperpanjang kontrak PPPK, baik itu tenaga guru, kesehatan, maupun tenaga teknis. Kepastian kerja yang dijanjikan bertahun-tahun sirna seketika karena rasionalisasi sepihak.

​Secara politis, fenomena ini mencerminkan praktik politik sentralistik yang diskriminatif. Elite daerah seringkali tidak berani menanggung beban politik pusat, sehingga mengorbankan pegawainya sendiri. Pada akhirnya, rakyat dan tenaga kerja tetap menjadi pihak yang paling menderita akibat rentetan kesalahan kebijakan (policy failure) negara.

Berita Lainnya