Riski Alfandi Tegaskan Kritik ke Dinas Pertanian Aceh Selatan Berbasis Temuan BPK: “Ini Soal Transparansi Uang Rakyat”
KUPAS.co | Banda Aceh – Pegiat pertanian sekaligus Ketua Umum HMI Komisariat Pertanian, Riski Alfandi, menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan terhadap Dinas Pertanian Aceh Selatan bukanlah tuduhan tanpa dasar. Ia menyatakan bahwa seluruh sorotan tersebut bersumber langsung dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 42.A/LHP/XVIII.BAC/05/2024 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2023.
Dalam laporan tersebut, menurut Riski, BPK menemukan adanya ketidaktertiban dan lemahnya pengelolaan anggaran pada sektor pertanian, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Salah satu temuan paling menonjol adalah adanya ketidaklengkapan data pada belanja dana hibah sebesar Rp16,99 miliar, sebagaimana tercantum dalam Tabel 47 LHP BPK TA 2023.
Pada kegiatan hibah tersebut, Dinas Pertanian Aceh Selatan disebut tidak memuat nama penerima, alamat, identitas kelompok tani, maupun rincian pihak yang seharusnya menerima bantuan.
“Kami tidak asal bicara. Semua kritik kami berdasar pada temuan resmi BPK. Fakta tersebut menunjukkan ada persoalan serius di tubuh Dinas Pertanian yang tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ujar Riski, Kamis (6/11/2025).
Riski menyebut, hal yang paling memprihatinkan adalah minimnya pemahaman Kepala Dinas Pertanian dalam merespons kritik yang disampaikan.
“Kadis dalam rilis tandingannya justru keliru menyebut temuan BPK tahun 2024, sementara yang kita soroti adalah LHP BPK tahun 2023. Dari sini terlihat bahwa beliau sendiri tidak membaca dan tidak mengindahkan hasil audit tersebut,” tegas Riski.
Menurutnya, kesalahan seperti ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi lemahnya kompetensi dan keseriusan dalam mengelola anggaran negara.
Riski juga menilai bahwa berbagai program pertanian yang berjalan selama ini bersifat tersebar, tidak terarah, dan minim pengawasan, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan petani tidak terwujud.
“Anggaran besar tidak akan berarti apa-apa kalau dikelola tanpa konsep, tanpa transparansi, dan tanpa akuntabilitas,” lanjutnya.
Untuk itu, Riski mendesak Bupati Aceh Selatan segera mengambil langkah konkret dengan:
- Melakukan audit internal menyeluruh terhadap Dinas Pertanian.
- Mengevaluasi pejabat terkait yang bertanggung jawab pada pengelolaan anggaran.
- Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada publik secara transparan.
“Temuan BPK tidak boleh hanya jadi arsip di lemari kantor. Rakyat punya hak mengetahui ke mana uang mereka dibelanjakan,” pungkasnya.









Komentar