RPJMA 2025–2029 Disepakati, Pemerintah Aceh dan DPRA Segera Diqanunkan

Muallem saat rapat di Gedung utama DPRA, foto: Humas

Kupas.co | Banda Aceh – Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menyepakati Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi qanun.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Ketua DPRA, Zulfadli, dalam rapat paripurna di Gedung Utama DPRA, Kamis (21/8/2025) sore.

Setelah mendapat persetujuan bersama, dokumen Ranqan RPJMA akan diserahkan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan evaluasi. Usai tahap itu, RPJMA 2025–2029 baru akan ditetapkan sebagai qanun Aceh.

Dalam rapat paripurna, Mualem menegaskan bahwa RPJMA merupakan dokumen strategis yang dirancang untuk memperkuat arah pembangunan Aceh sesuai kekhususan daerah sebagaimana diatur dalam UUPA.

“Rancangan Qanun ini menjadi pedoman pembangunan Aceh yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai keistimewaan Aceh. Pendapat fraksi-fraksi akan menjadi masukan penting dalam penyempurnaan dokumen ini,” kata Gubernur Aceh.

Ia juga menjelaskan, penyusunan RPJMA 2025–2029 telah melalui serangkaian proses mulai dari rancangan awal, konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), harmonisasi dengan dokumen nasional, hingga fasilitasi Kemendagri. Karena itu, RPJMA dinilai partisipatif, berbasis data, dan terukur.

Lebih lanjut, Mualem menekankan komitmen pemerintahannya untuk menjalankan RPJMA secara konsisten melalui perencanaan, penganggaran, partisipasi semua pihak, serta pemantauan dan evaluasi berkala.

“Keberhasilan RPJMA ditentukan oleh implementasi yang tepat dan sinergis. Mari kita wujudkan Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan melalui kerja sama semua elemen,” ujarnya.

Rapat paripurna turut dihadiri oleh Sekda Aceh M. Nasir, unsur Forkopimda Aceh, anggota DPRA, kepala SKPA, dan sejumlah tamu undangan.