Nasrul Zaman Nilai Kebijakan Pembaharuan Rekomendasi Tambang di Aceh Selatan Sarat Kepentingan dan Tak Transparan

Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman. Foto: (Dok. Istimewa).
Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman. Foto: (Dok. Istimewa).

KUPAS.co | Banda Aceh – Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, menilai kebijakan pembaharuan rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, terhadap lima perusahaan tambang bijih besi, tidak transparan dan berpotensi sarat kepentingan.

Menurutnya, keputusan pemerintah daerah yang mencabut atau menunda izin tanpa proses evaluasi terbuka justru menunjukkan kebijakan tersebut lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek, bukan pada penataan sektor pertambangan yang sehat dan berkeadilan.

“Kalau kita lihat cara pemerintah mengambil keputusan tanpa dasar evaluasi yang jelas, itu bukan penataan, tapi cenderung money oriented. Terlalu banyak keputusan yang tidak berbasis kajian teknokratis, melainkan berpotensi karena kepentingan tertentu,” tegas Nasrul kepada wartawan, Selasa malam (28/10/2025).

Ia juga menyoroti lamanya proses permohonan izin yang dibiarkan mengendap tanpa keputusan selama lebih dari enam bulan. Kondisi ini, kata Nasrul, bertentangan dengan prinsip good governance dan mencerminkan lemahnya sistem birokrasi perizinan di daerah.

“Jika prosesnya tertutup dan tiba-tiba satu perusahaan diproses sementara yang lain tidak, publik akan menilai ada standar ganda. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tapi juga menyangkut kepercayaan publik,” ujarnya.

Polemik ini semakin mencuat setelah PT Menara Kembar Abadi (MKA) menggugat Bupati Aceh Selatan ke PTUN Banda Aceh. Perusahaan tersebut menilai permohonan rekomendasi IUP mereka sengaja diabaikan selama berbulan-bulan, padahal seluruh persyaratan administratif telah lengkap — mulai dari rekomendasi keuchik, camat, hingga Penjabat Bupati sebelumnya, Cut Syazalisma.

Namun, hanya sebulan setelah dilantik sebagai bupati definitif, H. Mirwan MS menerbitkan surat bernomor 551.21/244 tertanggal 13 Maret 2025, yang menyatakan perlunya pembaharuan rekomendasi IUP untuk seluruh perusahaan tambang bijih besi di wilayah Aceh Selatan.

Nasrul menilai langkah tersebut memang sah secara hukum, asalkan disertai alasan yang kuat dan disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Bupati boleh saja mencabut atau memperbaharui rekomendasi, tapi alasannya harus rasional dan transparan. Kalau tidak, publik bisa menganggap ada faktor likes and dislikes, suka atau tidak suka terhadap pihak tertentu,” pungkasnya.